BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) harus lebih meningkatkan koordinasi dengan lembaga dan kementerian lain. Hal tersebut diungkapkan anggota Komisi VIII DPR RI, Itet Tridjajati Sumarijanto usai rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan Kepala BNPB, Syamsul Maarif,Selasa (10/2) di Gedung Nusantara II Senayan Jakarta.

“Saya melihat setiap ada bencana tanggung jawab seolah sepenuhnya menjadi tanggung jawab BNPB. Bahkan sering penanggulangan bencana, banjir misalnya untuk membuat sodetan yang seharusnya menjadi tanggung jawab Kementerian lain (PU), namun dananya tetap mengambil anggaran BNPB. Padahal bukan tidak mungkin PU  juga memiliki anggaran untuk program tersebut. Ini kan tidak efisien,” ungkap Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan.

Selain itu, dilanjutkan Itet, BNPB juga harus bekerjasama dengan Kementerian bahkan pemerintah daerah yang mengatur tata ruang. BNPB harus melakukan survei, kajian, penelitian, kemudian memberikan informasi kepada kementerian lain terutama menyangkut tata ruang.

Bahkan menurutnya, dari segi teknologi, BNPB juga bisa bekerjasama dengan LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) dan BPPT (Badan pengkajian dan penerapan teknologi) untuk mendapatkan teknologi terkini yang dapat digunakan dalam penanggulangan dan penanganan bencana.

“Disinilah saya melihat Koordinasi BNPB dengan Kementerian dan Lembaga lainnya yang masih sangat lemah,”ungkap Itet.(Ayu), foto : andri/parle/hr.